DELAPANTOTO – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi kritik publik terkait rencana pemberian tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bagi anggota DPR. Puan menegaskan bahwa DPR akan mendengarkan masukan dari masyarakat dan meninjau kembali kebijakan tersebut agar selaras dengan aspirasi publik.

Puan menyadari bahwa isu tunjangan ini menimbulkan kontroversi, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan seperti inflasi dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, DPR berkomitmen untuk melakukan evaluasi kebijakan secara transparan, serta memastikan setiap keputusan publik memiliki dasar yang kuat dan adil.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menekankan pentingnya dialog antara DPR dan masyarakat, agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh publik. Ia juga menegaskan bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk tetap sensitif terhadap kondisi rakyat.

Dengan janji ini, Puan berharap kritik masyarakat menjadi masukan konstruktif bagi DPR, sehingga setiap kebijakan terkait tunjangan, fasilitas, dan hak-hak anggota legislatif dapat lebih seimbang, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sumber: rajaprediksi.my.id